27 Mei 2026
Pertanian

Jaring Aspirasi Publik, SMK-PP Kementan gelar `Public Hearing` Pelayanan Publik

post-img
SMKPPN BANJARBARU: Public Hearing 2024 menghadirkan 35 stakeholders dari wilayah Kalsel. Mereka berasal dari instansi pemerintah, UPT Kementan lingkup Kalsel, dunia usaha dan industri [DuDi], LSM, masyarakat, pengguna layanan, komite sekolah, pengawas sekolah dan institusi pendidikan.

BANJARBARU - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru terus berusaha mempertahankan reputasi dan meningkatkan kualitas layanan. Bentuk upaya tersebut, salah satunya dengan menggelar Public Hearing terkait pelaksanaan pelayanan pada Senin [15/7].

Kegiatan Public Hearing 2024 menghadirkan 35 stakeholders dari wilayah Kalimantan Selatan [Kalsel]. Mereka  berasal dari instansi pemerintah, Unit Pelaksana Teknis [UPT] Kementerian Pertanian RI lingkup Kalsel, dunia usaha dan industri [DuDi], Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM], masyarakat, pengguna layanan, komite sekolah, pengawas sekolah dan institusi pendidikan.

Tujuan Public Hearing sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa pertanian adalah sektor penting yang harus mendapatkan perhatian bersama.

Mentan Amran mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga serta memajukan pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara.

Pelaksana Tugas [Plt] Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan kualitas pelayanan publik harus terus diperbaharui. Tujuannya, untuk mengimbangi perkembangan sektor pertanian dan pendukungnya terus berkembang.

“Perlu kita pertahankan, seluruh UPT lingkup Kementan harus maksimal dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengutamakan pelayanan publik,” katanya.

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso mengatakan bahwa kegiatan Public Hearing adalah amanah yang harus dilaksanakan sebagai instansi pemerintah.

“Kami sebagai salah satu UPT Kementan yang melayani masyarakat, tentunya harus menyampaikan pelayanan-pelayanan apa yang diberikan pada masyarakat dari SMK-PP Negeri Banjarbaru,” katanya.

Budi Santoso mengharapkan masukan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan, khususnya bagi masyarakat Kalsel, dan ke depan berupaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Dia juga memaparkan tentang tugas dan fungsi SMK-PP Negeri Banjarbaru yakni melaksanakan pendidikan menengah vokasi pertanian bagi 385 siswa pada 2024, dengan output menciptakan job seeker dan job creator.

"SMK-PP Negeri Banjarbaru juga melaksanakan kegiatan kewirausahaan dan ketenakerjaan pemuda di sektor pertanian melalui Program YESS," kata Budi Santoso.

Ketiga, gugus tugas peningkatan produksi pangan melalui pengabdian masyarakat di Desa Mitra. Keempat berupa koordinasi, sosialisasi, Bimbingan Teknis [Bimtek], Monitoring dan Evaluasi [Monev] dan pelaporan pendidikan vokasi pertanian.

"Kelima adalah pengembangan Desa Mitra dan keenam berupa Bimtek bagi petani dan penyuluh atas kerjasama dengan Komisi IV DPR RI," ungkap Budi Santoso.

Sementara Kasubbag Tata Usaha, Johan Pujianto mengurai tentang pelayanan publik untuk 2024 dari SMK-PP Negeri Banjarbaru berupa pelayanan administrasi pendidikan, pelayanan legalisir ijazah dan raport, pelayanan peminjaman gedung, pelayanan penerimaan siswa baru [PSB] dan Teaching Factory [TeFa] berupa field trip dan kunjungan. [Tim Ekpos SMK-PPN Banjarbaru]

 

 

Artikel Lainnya

Tentang Kami

Kami Menyajikan informasi terkini dan terbaru seputar ekonomi, politik, hiburan , mancanegara, dan gaya hidup