BANYUASIN (Kepopedia) - Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus mempercepat Swasembada Pangan melalui Optimalisasi Lahan (Oplah), peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penguatan sarana produksi, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah seperti dilakukan Kementan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala BBPKH Cinagara, Inneke Kusumawaty selaku PJ Brigade Pangan Sumsel mengatakan, upaya tersebut dilakukan Kementan, untuk memastikan setiap potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.

Penguatan tersebut tampak pada kunjungan kerja Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti di Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Selasa (15/9).

"Kunjungan diawali penanaman di lahan Oplah 2024 eks tanaman jagung seluas 2 hektare di Desa Telang Jaya, Kecamatan Muara Telang," kata Inneke Kusumawaty.

Penanaman dilakukan dengan sistem tabur kering, ungkapnya, sebagai upaya mempercepat pemanfaatan lahan pada musim tanam berikutnya.

Upaya tersebut sejalan arahan Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan membutuhkan kerja bersama dan optimalisasi seluruh potensi lahan pertanian.

“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis sehingga menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” ujar Mentan Amran.

BBPKH Cinagara

Dalam arahannya, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya optimalisasi lahan Oplah melalui peningkatan indeks pertanaman. 

"Lahan sawah yang telah mendapatkan dukungan program Oplah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung target tanam hingga tiga kali setahun," katanya.

Lahan sawah harus kita optimalkan, ungkap Kabadan Santi, kalau setelah panen jagung lahannya bisa segera ditanami padi, jangan dibiarkan kosong terlalu lama. 

"Kita dorong agar indeks pertanaman meningkat dan lahan dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani,” katanya lagi.

Selain optimalisasi lahan, Santi mendorong percepatan dukungan sarana produksi, termasuk ketersediaan benih bagi petani pelaksana program PM-AAS. 

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petani, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

Rakor IMMACo

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Pertanian Modern Berbasis IMMACo di Kecamatan Muara Telang, diikuti sekitar 350 peserta dari unsur pemerintah, penyuluh, petani, Brigade Pangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

IMMACo menjadi pendekatan dalam membangun kawasan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, sarana produksi, pengelolaan usaha, hingga akses pasar. 

Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih efisien, produktif, dan memiliki nilai ekonomi bagi petani.

Dalam rakor tersebut, berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pertanian turut dibahas, mulai dari optimalisasi lahan, penguatan kelembagaan petani, dukungan sarana produksi, hingga infrastruktur penunjang kegiatan usaha tani.

SPBU Pertanian

Camat Muara Telang, Tulus, menyampaikan dukungan pemerintah kecamatan dan desa terhadap pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. 

Saat ini, Kecamatan Muara Telang tengah membangun dua jembatan melalui swadaya masyarakat untuk mempermudah akses menuju lokasi rencana SPBU Pertanian.

Kepala BPPSDMP mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan SPBU Pertanian dan mendorong percepatan realisasinya.

“Kalau dukungan dari Bupati Banyuasin dan pemerintah daerah sudah ada, maka kita harus bergerak bersama," kata Santi.

"Jangan sampai prosesnya berjalan lambat. Kita dorong percepatan agar SPBU Pertanian ini segera terwujud dan memberikan manfaat bagi petani."

Demplot PM-AAS

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala BPPSDMP bersama jajaran juga meninjau sejumlah lokasi pengembangan pertanian di Muara Telang, antara lain unit usaha ternak ayam petelur, lokasi rencana Demplot PM-AAS hasil kolaborasi dengan PIHC, serta progres pembangunan SPBU Pertanian.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pertanian modern berbasis IMMACo membutuhkan keterhubungan antara lahan produktif, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Salah satu bagian dari ekosistem tersebut adalah Brigade Pangan yang diarahkan untuk mengelola lahan secara lebih produktif, profesional, dan berorientasi bisnis.

Brigade Pangan

Sebagai PJ Brigade Pangan, Kepala BBPKH Cinagara, Inneke Kusumawaty menegaskan bahwa pengelolaan lahan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, juga pada terbentuknya usaha tani yang produktif dan berkelanjutan.

“Brigade Pangan harus mampu menerjemahkan potensi lahan menjadi kegiatan usaha tani yang produktif. Karena itu, pengelolaan lahan perlu dilakukan secara terencana, memanfaatkan teknologi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kapasitas SDM agar hasilnya memberikan nilai tambah dan pendapatan bagi petani,” katanya.

Inneke Kusumawaty menambahkan, penguatan Brigade Pangan juga menjadi bagian dari ekosistem pertanian modern yang dikembangkan melalui pendekatan IMMACo. 

Pengelolaan lahan, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana produksi, dan pengembangan usaha perlu berjalan secara terintegrasi agar kawasan pertanian mampu tumbuh secara berkelanjutan.

“Semangatnya adalah bagaimana lahan yang tersedia dapat terus produktif, dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat ekonomi," ungkap Inneke Kusumawaty.

Brigade Pangan menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut, dengan tetap membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak di lapangan.

Melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi tersebut, Kementan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengembangkan pertanian modern berbasis IMMACo, mengoptimalkan lahan Oplah, meningkatkan indeks pertanaman, memperkuat sarana dan prasarana, serta mendorong pengelolaan usaha tani yang produktif sebagai bagian percepatan swasembada pangan nasional. [yudi/timhumas bbpkhcinagara]