02 Mei 2026
Pertanian

Pacu Produksi Riau, UPT Kementan Kawal Gertam Serempak Oplah Indragiri Hilir

post-img
BBPP LEMBANG: Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika selaku PJ Provinsi Riau bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala BBRMP Riau, unsur TNI-Polri, camat, penyuluh pertanian dan Brigade Pangan melaksanakan Gertam Serentak di di Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

INDRAGIRI HILIR (Kepopedia) - Kementerian Pertanian RI (Kementan) kembali menggelar Gerakan Tanam (Gertam) Serempak nasional pada 25 provinsi, di bawah kendali Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman via daring (online).

Mentan Amran memimpin koordinasi dengan para Penanggung Jawab (PJ) provinsi dan kabupaten serta sinkronisasi dengan para kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda)

Kegiatan Gertam Serempak dilaksanakan pada 25 provinsi dengan total luas 50 ribu hektar, mencakup Optimalisasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan lahan terdampak bencana.

Gertam menjadi langkah strategis mempercepat masa tanam seraya memperkuat produksi pangan nasional, terutama menghadapi potensi musim kemarau dan pemulihan lahan pascabencana.

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika mengatakan pihaknya selaku pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang mendapat amanah sebagai PJ Provinsi Riau. 

Gertam Riau terpusat di Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir pada lahan 43 hektar, kategori Oplah.

Mentan Amran Sulaiman yang hadir secara daring menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat mulai dari pemerintah daerah, petani, hingga penyuluh dan aparat di lapangan.

“Terima kasih pada gubernur, bupati, petani, penyuluh hingga jajaran aparat. Ini adalah komitmen bersama memperkuat swasembada pangan. Kita terus dorong tanam serempak di seluruh Indonesia,” katanya.

Mentan Amran menegaskan bahwa pengembangan areal tanam melalui Program CSR dan Oplah akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi nasional.

Dia juga mengingatkan tentang pentingnya mitigasi menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026.

“Cek dan ricek kondisi lahan, benih, pengairan atau pompanisasi, serta alsintan. Jika masih kurang, segera ajukan ke pemerintah pusat agar dapat segera didistribusikan,” tegasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa total luasan tanam terdiri dari Oplah 2024 seluas 20.000 hektare, Oplah 2025 seluas 23.000 hektar, CSR 2025 seluas 5.000 hektar dan rehabilitasi lahan terdampak bencana seluas 2.026 hektare.

“Percepatan tanam harus terus dikawal secara optimal. Peran penyuluh dan petani menjadi kunci agar lahan yang siap dapat segera ditanami dan menghasilkan secara maksimal,” ujarnya.

Kabadan menambahkan bahwa pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) seperti rice transplanter dan drone pertanian menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja.

BBPP Lembang

Kepala BBPP Lembang, Ajat Jatnika selaku PJ Provinsi Riau mengatakan Gertam Serempak Riau dipusatkan di Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

"Gertam Serempak diharapkan menjadi momentum percepatan tanam di berbagai wilayah sentra produksi sekaligus memperkuat optimisme menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala BBRMP Riau, unsur TNI-Polri, camat, penyuluh pertanian, serta Brigade Pangan. 

"Seluruh peserta melakukan tanam serempak menggunakan benih padi varietas lokal Bujang Keritang," katanya.

Ajat Jatnika menambahkan, Gertam Serempak dilaksanakan pada lahan Oplah yang dikelola oleh Brigade Pangan.

Gertam Serempak di Riau saat ini dilaksanakan seluas 43 hektar, yang terpusat di BP Squad Milenial dengan sistem tanam pindah (transplanting). 

"Diharapkan dalam waktu empat bulan dapat mencapai target minimal 5 ton GKP per hektar,” ungkap Ajat Jatnika.

Dia menambahkan, potensi pendapatan kotor dari kegiatan ini mencapai sekitar Rp53 juta, dengan sistem bagi hasil 30 persen untuk pemilik lahan dan 70 persen untuk Brigade Pangan. [chetty/afriski/timhumas bbpplembang]

 

 

 

Artikel Lainnya

Tentang Kami

Kami Menyajikan informasi terkini dan terbaru seputar ekonomi, politik, hiburan , mancanegara, dan gaya hidup