RAKYAT Indonesia memberikan suara pada Rabu (27/11) untuk memilih kepala daerah daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak terbesar di Indonesia, sejalan dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang berusaha mengonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan politik.
Lebih dari 200 juta orang berhak untuk memilih puluhan gubernur dan wali kota, dan 415 bupati, dengan beberapa kandidat yang terkait dengan mantan Presiden RI Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, bersaing untuk mendapatkan posisi didambakan yang dipandang sebagai jalan menuju jabatan yang lebih tinggi.
Persaingan merebut jabatan Gubernur DKI Jakarta menjadi fokus utama, dengan partai-partai politik memandang posisi tersebut sebagai batu loncatan menuju kursi kepresidenan. Jokowi berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka dari pukul 7:00 pagi hingga 1:00 siang pada tiga zona waktu Indonesia, dan pemungutan suara sebagian besar berjalan lancar di Jakarta, di mana beberapa penyelenggara mendirikan bilik-bilik darurat di sekolah-sekolah dan di pinggir jalan.
Pada Rabu malam (28/11), lembaga survei independen seperti Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Pramono di atas para pesaingnya, dengan perolehan suara antara 49% dan 50%, seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.
Quick Count atau Hitung Cepat oleh lembaga survei independen telah digunakan dalam pemilihan sebelumnya oleh para kandidat untuk mengklaim kemenangan.
Lies Hartono, yang memimpin tim kampanye Pramono dan pasangannya Rano Karno, mengutip beberapa jajak pendapat yang menempatkan keduanya di atas 50 persen yang dibutuhkan untuk menghindari putaran kedua.
"Berdasarkan hasil tersebut, kami dapat menyatakan bahwa pemilihan Jakarta berlangsung dalam satu putaran," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Kompas TV.
Hasil resmi diharapkan akan diumumkan paling lambat pada tanggal 15 Desember, menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
