JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (7/9).
Abdullah Azwar Anas dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.
Jokowi menjelaskan alasan dirinya melantik Abdullah Azwar Anas selaku MenPAN-RB untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Menurutnya, Abdullah Azwar Anas adalah figur yang memiliki rekam jejak yang jelas dan inovatif saat memegang jabatan sebagai Bupati Banyuwangi.
“Ya kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” jelas Presiden.
Jokowi juga berpesan agar reformasi birokrasi bisa digarap dengan cepat sehingga menjadi birokrasi yang melayani serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. “Saya kira beliau enggak usah diberi pesan-pesan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti,” tuturnya.
Sementara itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya akan menjabarkan dan mendukung visi misi Presiden Jokowi, terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas. Beberapa target prioritas tersebut misalnya bagaimana birokrasi terlibat dalam penanganan kemiskinan, stunting, dan sebagainya.
“Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden, tadi termasuk birokrasi yang melayani,” ujarnya.
Selain itu, Abdullah juga ingin agar ke depannya birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada tiga bidang, yaitu struktur, budaya, dan kompetensi.
“Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insyaallah akan maksimal,” tandasnya.
