16 September 2026
Pertanian

FKP 2026, SMKPP Kementan Perkuat Transparansi & Kualitas Pelayanan Pendidikan

post-img
SMKPPN SEMBAWA: Kepala SMKPPN Sembawa, Budi Santoso diwakili Kasubbag TU, Syamsiyah [tengah] bersama para peserta FKP di antaranya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Ardian Agustiansyah dan perwakilan Kejari Banyuasin, Aisyah Putri Humairah sebagai momentum untuk mendengar langsung kebutuhan, harapan dan masukan dari para pengguna layanan.

BANYUASIN (Kepopedia) - SMK Pertanian Pembangunan Negeri (SMK PPN) Sembawa menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, transparansi, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kepentingan. 

Kepala SMKPPN Sembawa, Budi Santoso mengatakan kegiatan FKP dilaksanakan Selasa (15/9), menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Selatan Sumsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, diikuti sekitar 75 stakeholder di wilayah Sumsel.

Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi bagian penting mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

“Pembangunan pertanian tak hanya membutuhkan teknologi dan sarana produksi, juga SDM yang kompeten, berintegritas dan karakter yang kuat. Pendidikan vokasi pertanian harus terus beradaptasi dan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh stakeholder,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan bahwa FKP merupakan salah satu bentuk keterbukaan institusi menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat maupun stakeholder.

“FKP merupakan momentum untuk mendengar langsung kebutuhan, harapan dan masukan dari para pengguna layanan. Dengan komunikasi yang terbuka, kita dapat melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dan memastikan pendidikan vokasi pertanian semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan pertanian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) BPPSDMP Kementanan, Muhammad Amin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur dalam membangun tata kelola pendidikan vokasi yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan.

“Sekolah vokasi merupakan bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan pertanian," katanya.

SMKPPN Sembawa

Kepala SMKPPN Sembawa, Budi Santoso diwakili Kasubbag Tata Usaha (TU) Syamsiyah mengatakan kegiatan FKP diikuti sekitar 75 stakeholders dari berbagai unsur di antaranya UPT kementerian/lembaga di Sumsel, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), mitra lainnya, lembaga/kelompok masyarakat, komite sekolah, institusi pendidikan, orang tua siswa, siswa, serta alumni.

"Kegiatan FKP menjadi ruang bersama bagi sekolah dan stakeholder untuk menyampaikan informasi, berdiskusi, sekaligus memperoleh masukan bagi peningkatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SMK PPN Sembawa," katanya.

Kehadiran berbagai unsur stakeholder, kata Budi Santoso, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

"Masukan dari dunia usaha dan dunia industri, orang tua, siswa, alumni, institusi pendidikan, serta masyarakat sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan pendidikan,” ungkapnya.

ORI dan Kejari

Dalam forum tersebut, narasumber dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Ardian Agustiansyah memberikan pemaparan mengenai peningkatan kualitas layanan publik berkelanjutan melalui sinergi mitra kerja dan transparansi tata kelola di SMK PPN Sembawa 

Selanjutnya, narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, Aisyah Putri Humairah memberikan pemaparan tentang pengawasan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sesi pemaparan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber dan stakeholder. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, aspirasi, tanggapan dan berbagai masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan di SMK PPN Sembawa.

Tata Kelola

Kasubbag TU SMKPPN Sembawa, Syamsiyah mewakili Kepala SMKPPN Sembawa, Budi Santoso menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP menjadi bagian penting membangun tata kelola sekolah yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik ini," katanya.

Masukan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi SMK PPN Sembawa untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan. 

"Kami ingin sekolah menjadi institusi yang terbuka, responsif, dan mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siswa serta masyarakat,” ungkap Syamsiyah

Komitmen Bersama

Kasubbag TU SMKPPN Sembawa, Syamsiyah mengakui keterlibatan stakeholder tidak hanya berhenti pada pelaksanaan forum, diharapkan terus berlanjut melalui komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi pertanian.

Sebagai bentuk komitmen bersama terhadap hasil dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, pada akhir kegiatan dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. 

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari dokumentasi sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan selama forum.

Syamsiyah menambahkan, melalui FKP maka SMK PPN Sembawa menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif,  berintegritas dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder, untuk mewujudkan pendidikan vokasi pertanian berkualitas dan berdaya saing. [wulan/titin/timhumas smkppnsembawa]

 

 

 

 

 

Artikel Lainnya

Tentang Kami

Kami Menyajikan informasi terkini dan terbaru seputar ekonomi, politik, hiburan , mancanegara, dan gaya hidup