BOGOR - Politeknik Pembangunan Pertanian [Polbangtan] yakni Polbangtan Bogor menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik [FKP] melalui kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan di Hotel Permata, Bogor pada Jumat pekan lalu [11/10].
Kegiatan tersebut bertujuan menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders terkait peningkatan kualitas layanan di Polbangtan Bogor.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berulangkali menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi kunci dalam keberhasilan bidang pertanian.
“Saya telah menginstruksikan seluruh pegawai Kementan, termasuk saya, untuk berperan sebagai pelayan rakyat. Sebab, pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian,” katanya.
Senada hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Idha Widi Arsanti, mengatakan perlunya regenerasi dalam menyiapkan SDM yang unggul.
"Proses regenerasi petani merupakan upaya penting untuk memastikan keberlangsungan sektor pertanian di masa depan," kata Kabadan yang akrab disapa Santi.
Hadir membuka acara secara langsung Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah yang menegaskan bahwa bahwa Public Hearing merupakan kegiatan penting yang menjadi perhatian.
"Biasanya timbul masalah, karena ketidakpahaman terkait dengan substansi yang dikerjakan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik," katanya.
Melalui public hearing ini, kata Siti Munifah, Ombudsman dapat melakukan overview dan memberikan pandangan sehingga pelaksanaan layanan dapat terus meningkat.
"Lebih baik pencegahan dibandingkan dengan penindakan maladministrasi dalam persyaratan, mekanisme dan waktu layanan,” ungkapnya lagi.
Peserta yang hadir mencapai 75 orang, dari perwakilan dunia usaha dan dunia industri [DuDi], Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Polsek Bogor Barat, media massa, pimpinan dan tenaga pendidik Polbangtan Bogor, alumni, orang tua mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam kegiatan Public Hearing tersebut, Polbangtan Bogor turut menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya pada Divisi Pencegahan Maladministrasi, Olvi Lusianti Dewi, yang menguraikan tentang Standar Pelayanan Publik pada Undang-Undang Nomor 25/2009.
“Pelaksanaan pelayanan pendidikan beriringan dengan pelayanan publik. Pentingnya standar pelayanan sebagai tolak ukur pelayanan dan indikator penilaian kerja”, ujar Olvi
Berbeda dari penyelenggaraan Public Hearing sebelumnya, pada 2024, jumlah layanan di Polbangtan Bogor bertambah menjadi lima di antaranya penerimaan peserta didik, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian, pengabdian masyarakat, administrasi pendidikan, dan pemanfaatan teknologi informasi/layanan pendukung.
Direktur Polbangtan Bogor, Yoyon Haryanto mengatakan bahwa layanan publik di Polbangtan Bogor terbagi menjadi lima jenis antara lain penerimaan mahasiswa/peserta didik, yang setiap tahunnya menjadi titik kritis.
"Terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi pertanian lingkup Kementan, kecenderungannya melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementan dengan program pembangunan pertanian," katanya.
Polbangtan Bogor, ungkap Yoyon, sebagai perguruan tinggi juga memegang mandat menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Layanan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi.
"Salah satunya, katanya lagi, adalah inovasi diseminasi yang dikembangkan kampus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pengabdian masyarakat juga menjadi salah satu yang krusial,” pungkasnya. [sdr/wisda/timhumas polbangtanbogor]
