03 Juni 2026
Pertanian

Daerah Irigasi CSA, Mentan Koordinasi Kemen PUPR Pacu Pertanaman Maret 2024

post-img
PROGRAM SIMURP: Project Manager SIMURP Kementan, Sri Mulyani [kanan] bersama Tim Monitoring dari lembaga dan kementerian [L/K] pelaksana Program SIMURP meninjau pengembangan bangunan Pintu Air Kiri Rey 16 di Kabupaten Katingan, Kalteng.

JAKARTA - Air adalah kebutuhan utama meningkatkan produksi pertanian di Indonesia, juga saat dunia menghadapi cuaca ekstrem El Nino yang cukup panjang. Terjadinya perubahan iklim sebagai dampak kerusakan lingkungan dan rendahnya keandalan air irigasi sekitar 10,7 % dari luas areal irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk.

Guna mengatasi kendala tersebut, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dalam menyiapkan air melalui perbaikan irigasi di sejumlah daerah.

"Nanti kami berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, karena ke depan, kita sedang menyiapkan sarana produksi yang selalu tersedia dan harga yang menguntungkan para petani, karena itu yang diinginkan petani," katanya.

Diketahui, KemenPUPR melalui Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project [SIMURP] didukung pembiayaan dari Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia [AIIB] yang ditandangani pada Juli 2018 mengembangkan Pertanian Cerdas Iklim/Climate Smart Agriculture [CSA] pada 24 kabupaten di 10 provinsi.

Target SIMURP, peningkatan pelayanan irigasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan skema irigasi, dengan indikator keberhasilan yakni area yang terfasilitasi dengan layanan irigasi/drainase baru atau direhabilitasi dan persentase intensitas pertanaman [IP].

Kementerian Pertanian RI merupakan pelaksana Program SIMURP bersama KemenPUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Mentan Amran menambahkan saat ini pihaknya tengah fokus pada pembangunan dan optimasi lahan rawa mineral yang tersebar di sejumlah provinsi.

"Termasuk lahan food estate yang ada di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada pun komoditas yang ditanam pada program tersebut di antaranya padi dan jagung," katanya lagi.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Kementan memerlukan sinergi antara seluruh insan pertanian didukung oleh stakeholders terkait.

"Untuk itu diperlukan langkah awal dalam upaya peningkatan wawasan dan pemahaan serta penyamaan persepsi dalam upaya mencapai swasembada padi dan jagung,” katanya.

Daerah Irigasi
Diketahui, SIMURP meliputi dua komponen utama yakni Komponen A berupa rehabilitasi/revitalisasi sistem irigasi dan drainase pada 12 DI permukaan dan dua Daerah Irigasi Rawa [DIR] pada sembilan provinsi atau meliputi enam Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS] dan tiga Balai Wilayah Sungai [BWS] yang mencakup luas lahan 98.935 hektar.

Sementara Komponen B berupa modernisasi DI pada DI Jatiluhur tepatnya di Saluran Induk Tarum Timur dan Saluran Induk Tarum Utara, dengan luas layanan irigasi sekitar 176.175 hektar. Selain dua komponen utama, SIMURP juga didukung Komponen C, yakni komponen manajemen proyek.

DI dan DIR Komponen A meliputi DI Premium di Sulawesi Selatan BBWS Pompengan Jeneberang di Kabupaten Takalar; BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung di Indramayu dan Cirebon [Jabar]; BBWS Serayu Opak di Purworejo, Banjarnegara dan Purbalingga [Jateng]; BBWS Brantas di Jember [Jatim]; BWS NT I di Lombok Tengah [NTB]; BWS Sumatera II di Deli Serdang dan Serdang Bedagai [Sumut]; BBWS Pompengan di Pangkajene Kepulauan dan Bone [Sulsel]. Sementara utk DIR meliputi BBWS Sumatera VIII di Banyuasin dan Musi Banyuasin [Sumsel]; BBWS Kalimantan I di Katingan [Kalteng]. [timsimurpkementan]

 

 

Artikel Lainnya

Tentang Kami

Kami Menyajikan informasi terkini dan terbaru seputar ekonomi, politik, hiburan , mancanegara, dan gaya hidup