BOGOR - Dalam upaya mendorong dan mempercepat program strategis, prioritas dan super prioritas dari Kementerian Pertanian RI, Inspektorat Jenderal terus berupaya membangun sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum [APH], dengan menggandeng tiga kementerian terkait yakni Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia [Apdesi] sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Acara tersebut dikemas dalam bentuk Rapat Koordinasi [Rakor] Pengawasan bidang ketahanan pangan se Jawa dengan tema ´Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan´.
Inspektur Jenderal Kementan, Dr Jan S Maringka dalam sambutannya pada acara Rakowas,menyampaikan “tantangan ketahanan pangan ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal´, dihadapkan pula dengan ancaman kekeringan dan El Nino, yang dihadapi bersama-sama untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.
Sinergi dan komitmen bersama yang dibangun antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP] dan Aparat Penegak Hukum [APH] serta para kepala daerah sangat dibutuhkan pada kondisi alam ini, untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya, termasuk optimalisasi perangkat desa untuk berperan serta menyukseskan Ketahanan Pangan Nasional.
Komitmen para Kepala Daerah untuk turut serta berkontribusi nyata dalam program ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, antara lain melalui Penerbitan Perda LP2B, guna perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Rakorwas diawali dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama [PKS] antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk bersinergi dan membangun komitmen serta bekerjasama dalam mensukseskan program ketahanan pangan.
Rakorwas dibuka Menteri Pertanian RI yang diwakili oleh Sekjen Kementan didampingi para dan Inspektur Jenderal [Irjen] Kemendagri, Kementan, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN,
Hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI, Bupati se-Jawa serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). [wisda/timhumaspolbangtanbogor]
