MUSI BANYUASIN - Pemerintah menghadirkan Kartu Kredit Pemerintah [KKP] sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI [Inpres] No 2/2022 yang mendorong transaksi pemerintahan dilakukan secara nontunai. Penerbitan KKP juga mendorong penggunaan produk dalam negeri lebih masif.
Penggunaan KKP bertujuan meminimalisasir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.
SMK PP Negeri Sembawa sebagai Unit Pelaksana Teknis [UPT] dari Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] meraih predikat Terbaik I sebagai satuan kerja [Satker] dengan implementasi penggunaan KKP lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [KPPN]Sekayu - Ditjen Perbendaharaan Negara dari Kementerian Keuangan RI [Kemenkeu].
Piagam Apresiasi diserahkan oleh Kepala KPPN Sekayu Ahmad Fauzi kepada Kepala SMKPPN Sembawa, Yudi Astoni di Musi Banyuasin, Sumsel, belum lama ini. Sementara Terbaik II dan III adalah Pengadilan Negeri Sekayu dan BPTU Sembawa.
Capaian SMKPPN Sembawa menjawab tantangan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang mengamanatkan seluruh jajaran di Kementan bekerja lebih keras dengan menjaga transparansi dan integritas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran negara, sesuai standar operasi dan prosedur [SOP].
“Kita harus bekerja secara ekstra agar mampu mencapai target yang ditetapkan. Kita juga harus berkerja sesuai aturan dan perundang-undangan. Program-program harus berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berbelok apalagi melenceng ke arah tindak pidana, adalah prinsip yang wajib kita patuhi dan jalankan,” katanya.
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi menyoroti tentang pentingnya perencanaan dalam menjalankan program BPPSDMP mendukung program utama Kementan.
Kepala KPPN Sekayu, Ahmad Fauzi mengatakan apresiasi diberikan untuk mendorong peningkatan frekuensi penggunaan KKP di wilayah kerja KPPN Sekayu, saat ini terhubung 46 Satker sementara yang menggunakan KKP baru 30 Satker.
"Kemenkeu mengapresiasi Satker yang menerapkan KKP dengan baik, sebagai motivasi bagi Satker lain," katanya.
Dengan KKP transparansi penggunakan anggaran non tunai lebih tinggi dari tunai, memiliki dari rekam jejak yang tidak bisa dimanipulatif serta dapat dipertanggung jawabkan. Apresiasi tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan KKP lebih masif," katanya.
“Indikator yang ditetapkan pada pemberian apresiasi ini terdiri dua jenis yakni jumlah frekuensi kinerja pada Januari - Agustus 2022 dan besaran penggunaan rupiah,” kata Fauzi. [titin/timhumassmkppnsembawa]
